FOCUS DISCUSSION GROUP EVALUASI PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN/KOTA se-INDONESIA

Pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 lalu, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan  mengundang kabupaten/kota se-Indonesia untuk hadir di acara Focus Discussion Group (FGD) Evaluasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) TA. 2013. Undangan disampaikan melalui Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. FGD dilaksanakan di Aula Nusantara Gedung Radius Prawiro Kementerian Keuangan di Jl. D Dr. Wahidin Raya No.1 Jakarta. Dari Pemerintah Kota Bogor diwakili Bappeda dan BPKAD.

Read more...

PENATAAN MINIMARKET DI KOTA BOGOR

Jaman sekarang ini, bisa dipastikan bahwa hampir seluruh masyarakat telah mengenal minimarket. Tidak saja mereka yang tinggal di kota besar, masyarakat di kota kecil bahkan sebagian daerah perkampungan pun dapat mengakses bentuk usaha ini secara langsung. Letaknya yang berdekatan dengan pemukiman, menjadikan usaha waralaba ini mendapat pasar yang baik. Selain itu, ruang belanja yang dilengkapi pendingin udara, harga barang yang relatif murah karena bermodal lebih besar, dapat memilih sendiri barang yang diinginkan, dan adanya promosi serta potongan harga, memberikan rasa nyaman kepada pembeli. Suasana belanja tersebut sekaligus menjadikan kegiatan belanja seperti sedang berwisata atau refreshing tanpa harus pergi jauh dari rumah.   Jaman sekarang ini, bisa dipastikan bahwa hampir seluruh masyarakat telah mengenal minimarket. Tidak saja mereka yang tinggal di kota besar, masyarakat di kota kecil bahkan sebagian daerah perkampungan pun dapat mengakses bentuk usaha ini secara langsung. Letaknya yang berdekatan dengan pemukiman, menjadikan usaha waralaba ini mendapat pasar yang baik. Selain itu, ruang belanja yang dilengkapi pendingin udara, harga barang yang relatif murah karena bermodal lebih besar, dapat memilih sendiri barang yang diinginkan, dan adanya promosi serta potongan harga, memberikan rasa nyaman kepada pembeli. Suasana belanja tersebut sekaligus menjadikan kegiatan belanja seperti sedang berwisata atau refreshing tanpa harus pergi jauh dari rumah. Beberapa kelebihan tersebut di atas yang menjadikan minimarket lebih menarik konsumen dibandingkan pedagang tradisional. Hal ini menjadi permasalahan dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah untuk menjamin terciptanya iklim usaha yang sehat dengan memberikan kesempatan yang sama antara pelaku usaha, khususnya antara pedagang moderen dan pedagang tradisional. Dalam rangka mengatasi permasalahan kesenjangan tersebut di atas, Pemerintah Kota Bogor mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2013 Tanggal 10 Desember 2013 tentang Penataan Minimarket di Kota Bogor. Pengaturan minimarket dalam Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2013 adalah penataan minimarket yang meliputi pemberian izin, pengawasan, dan pengendalian minimarket. Tujuan dari penataan minimarket ini adalah untuk menjamin keseimbangan pertumbuhan usaha mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah. Dalam Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2013 Pasal 5 disebutkan bahwa setiap orang dan/atau badan yang akan menyelenggarakan kegiatan usaha minimarket wajib memiliki izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk, yang terdiri dari: Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah (IPPT). Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Izin Gangguan (HO). Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Izin Usaha Toko Modern (IUTM). Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW). Untuk memiliki izin tersebut di atas, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, yakni: Saran/tempat usaha minimarket didasarkan pada luas lantai kurang dari 400 m2. Uang Sistem penjualan dan jenis barang dagangan minimarket, menjual barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya. Minimarket berjarak paling sedikit 500 m dari pasar tradisional dan 250 m untuk sesama minimarket dengan posisi linier mengikuti fungsi ruang perdagangan rencana tata ruang. Wajib melaksanakan kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan tempat usaha, penerimaan produk, dan dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis dengan prinsip saling mnemerlukan, memperkuat, dan menguntungkan. Pendirian dan/atau pengusahaan minimarket harus mempertimbangkan keberadaan pasar tradisional dan usaha kecil yang telah ada sebelumnya. Pendirian dan/atau pengusahaan minimarket  tidak diperkenankan berada di daerah permukiman kecuali yang merupakan bagian dari master plan/siteplan permukiman terstruktur. Pendirian dan/atau pengusahaan minimarket tidak diperkenankan berada di persimpangan jalan, belokan dan jembatan. Lokasi pendirian minimarket wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota termasuk Peraturan Zonasinya. Pengelolaan minimarket harus mengutamakan tenaga kerja warga sekitar lingkungan minimarket, kecuali untuk tenaga pimpinan atau tenaga ahli bagi jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja warga sekitar dapat diisi dengan tenaga kerja dari luar warga lingkungan sekitar. Pemenuhan tenaga kerja sekitarsebagaimana dimaksud pada huruf i harus mengutamakan untuk menampung dan mempergunakan tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan dan diutamakan beridentitas kependudukan Kota Bogor serta berdomisili di sekitar lokasi kegiatan sekurang-kurangnta 50%  dari jumlah tenaga kerja yang diperlukan. Memberitahukan secara tertulis kepada Walikota paling lambat 14 hari apabila penyelenggaraan usaha tidak berjalan lagi atau telah dialihkan kepada pihak lain. Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2013 juga mencatumkan pasal 11 tentang larangan bagi pengelola jaringan minimarket sebagai bentuk Pengendalian. Larangan tersebut adalah sebagai berikut: Melakukan penguasaaan atas produksi dan atau barang dan atau melakukan monopoli usaha. Menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan, dan ketertiban tetapi dilindungi oleh peraturan perundang-undangan kecuali di tempat yang disediakan khusus. Melakukan praktek penjualan barang dan jasa yang bersifat pemaksaan dan penipuan termasuk mengabaikan privasi calon pembeli. Menjual barang yang sudah kadaluarsa. Memperdagangkan barang yang tidak mengikuti ketentuan berproduski secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan pada  label. Bertindak sebagai importir umum apabila modal yang digunakan berasal dari penanaman modal asing untuk usaha perpasaran swasta skala besar dan menengah. Mengubah/menambah sarana tempat usaha tanpa izin tertulis dari Walikota. Memakai tenaga kerja di bawah umur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap minimarket tidak boleh menyediakan tempat makan dan minum. Demikianlah beberapa hal yang dianggap perlu dan diharapkan bisa bermanfaat bagi para pembaca, khususnya bagi para pelaku usaha yang bermaksud membuka usaha minimarket di Kota Bogor. (Ratu)

INFLASI KOTA BOGOR TAHUN 2013

Data Statistik Provinsi menyebutkan bahwa dari 7 kota IHK di Jawa Barat, tercatat ada dua kota mengalami inflasi dan lima kota yang mengalami deflasi sepanjang tahun 2013.Inflasi tertinggi terjadi di Kota Depok sebesar 0,10 persen dan inflasi terendah terjadi di Kota Cirebon sebesar 0,05 persen.Deflasi tertinggi terjadi di Kota Bogor sebesar 0,42 persen, dan deflasi terendah terjadi di Kota Bekasi dan Kota Tasikmalaya sebesar 0,12 persen.Penyebab terbesar terjadinya deflasi di Kota Bogor adalah menurunnya harga bahan makanan pada Bulan Nopember 2013.   Data Statistik Provinsi menyebutkan bahwa dari 7 kota IHK di Jawa Barat, tercatat ada dua kota mengalami inflasi dan lima kota yang mengalami deflasi sepanjang tahun 2013.Inflasi tertinggi terjadi di Kota Depok sebesar 0,10 persen dan inflasi terendah terjadi di Kota Cirebon sebesar 0,05 persen.Deflasi tertinggi terjadi di Kota Bogor sebesar 0,42 persen, dan deflasi terendah terjadi di Kota Bekasi dan Kota Tasikmalaya sebesar 0,12 persen.Penyebab terbesar terjadinya deflasi di Kota Bogor adalah menurunnya harga bahan makanan pada Bulan Nopember 2013. Selain itu, penurunan harga juga terjadi pada kelompok pengeluaran transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang mendorong terjadi deflasi sebesar 0,40 persen. Kelompok pengeluaran yang menyumbang pada terjadinya inflasi Kota Bogor pada Bulan Nopember 2013 adalah: Kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,05 persen; Kelompok perumahan, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,11 persen; Kelompok pendidikan, rekreasi, dan olah raga sebesar 0,05 persen.   Kelompok pengeluaran yang relatif stabil selama Bulan Nopember adalah: Kelompok sandang; Kelompok kesehatan; Kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan.   Komoditas yang mempengaruhi besaran nilai inflasi berasal dari kenaikan harga bawang merah sebesar 0,09 persen, tarif listrik sebesar 0,08 persen, Jeruk sebesar 0,03 persen, susu bubuk sebesar 0,03 persen, dan upah pembantu rumah tangga sebesar 0,02 persen. Sedangkan komoditas yang mempengaruhi terjadinya deflasi adalah komoditas daging ayam ras sebesar 0,37 persen, cabe rawit sebesar 0,24 persen, kacang panjang sebesar 0,05 persen, telur ayam ras sebesar 0,03 persen, dan kentang sebesar 0,02 persen. Data-data tersebut di atas sesuai dengan data yang telah diterima Bappeda Kota Bogor dari Badan Pusat Statistik Kota Bogor menjadi informasi bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan Provins Jawa Barat. (ratu)

RASKIN 14-15 KOTA BOGOR TAHUN 2013

Menindaklanjuti surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor B-59/MENKO/KESRA/VI/2013 Tanggal 17 Juni 2013 Perihal Tambahan Alokasi Pagu Raskin Provinsi Tahun 2013, Gubernur mengeluarkan surat Nomor 501/3030/BINPROD Tanggal 21 Juni 2013 Perihal Tambahan Pagu Raskin Kabupaten/Kota Tahun 2013. Dalam surat tersebut disampaikan bahwa dalam rangka penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Pemerintah akan melaksanakan Program Percepatan dan Perluasan Perlindujngan Sosial (P4S) termasuk salah satunya adalah Program Raskin, sehingga Pagu Raskin Tahun 2013 mendapat tambahan alokasi selama 3 (tiga) bulan. Pemerintah Kabupaten dan Kota diharapkan dapat mulai mengucurkan di bulan Juni, Juli, dan September 2013. Pemerintah Kota Bogor merencanakan akan mendistribusikan Raskin 14 menjelang Hari Raya Idhul Adha, dan Raskin 15 direncanakan akan disampaikan menjelang Natal. Kebijakan tersebut didasari pertimbangan bahwa pada saat-saat tersebut terjadi peningkatan konsumsi beras oleh masyarakat.

 

Read more...

Produk Bappeda

Copyright © 2021 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Bogor. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.
Monday the 29th.
Copyright 2012

©