Pemkot Jelaskan RTRW Kota Bogor

Pihak Pemerintah Kota Bogor sengaja diundang oleh MCB dalam Lokakarya yang membahas tentang sosial Kemasyarakatan dengan Topik masih seputar g Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor.

Lokakarya yang digelar, Selasa (7/2/2012) dimulai pukul 11.00 hingga pukul 15.00 wib menarik perhatian sejumlah tokoh Bogor. “ Kita berharap dengan Lokakarya yang mengambil topik RTRW, rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor akan tersosialisasi lagi kepada masyarakat,” kata Ketua MCB Bagus Karyanegara di Sekretariat MCB.

Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada BAPPEDA Kota Bogor Lorina, menagatakan, bahwa RTRW Kota Bogor merupakan salah satu yang terbaik di Jawa Barat, “ Selain RTRW Kota Bogor juga Kota Bandung termasuk RTRW yang telah mendapatkan persetujuan dari Gubernur, “ kata Lorina.

Namun diakuinya, bahwa dalam pelaksanaannya masih menghadapi tantangan yakni belum konsisten sepenuhnya dilaksanakan. “ Kami dari Pemerintah Kota Bogor akan terus berupaya mewujudkan tata Kota sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bogor 2011 – 2031, “ ungkapnya. Lebih lanjut Lorina memaparkan, bahwa lahirnya RTRW melalui proses yang cukup panjang. Dimulai dengan penyusunan naskah akademis pada tahun 2008 dan hingga akhirnya terbit PERDA pada tanggal 28 Juni 2011.

“Proses penyiapan RTRW tidak mudah karena begitu banyak tahapan dan mekanisme yang harus dilalui, diantaranya rekomendasi Gubernur dan persetujuan substansi dari Menteri Pekerjaan Umum. Salah satu proses yang terpenting yang telah dilalui adalah tahapan konsultasi publik pada bulan Maret 2011 lalu, “ ungkapnya.

Dijelaskan, bahwa rencana struktur ruang Kota Bogor direncanakan menjadi 5 wilayah pelayanan yang meliputi, pelayanan A dengan lokasi pusat Kebun Raya dan sekitarnya, pelayanan B dengan pusat di Wilayah Kawasan Bubulak, pelayanan C dengan pusat di Kawasan Yasmin dan Pasar TU Kemang, pelayanan D dengan pusat di Kawasan BORR kedung Halang, Sentul dan Warung Jambu dan pengembangan ruang wilayah pelayanan E dengan pusat di Kawasan Tajur-R3-inner ring road.

Sedangkan sarana utilitas yang direncanakan untuk dikembangkan di Kota Bogor adalah air bersih, air limbah dan persampahan. Khusus untuk persampahan, dilakukan dengan cara, Optimalisasi TPA Galuga, pembangunan tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah (TPPAS) dan stasiun peralihan antara (SPA) Operasionalisasi TPA terpadu Nambo.

Sementara untuk sektor pariwisata, jenis kegiatan pariwisata yang diunggulkan untuk dikembangkan adalah wisata IPTEK, heritage, wisata kuliner, belanja dan rekreasi ruang terbuka.

Khusus wisata kuliner dan belanja pengembangan akan dipusatkan di kawasan Bogor lama dan Tajur . Lebih jauh Bogor akan mengembangkan pariwisata MICE dan ecowisata di wilayah Bubulak dan Tajur.

Mengenai rencana pengembangan angkutan umum diarahkan untuk meningkatkan manajemen dan konsep ramah lingkungan. Sedangkan rencana penataan dan pengembangan sarana transportasi dilakukan dengan menata stasiun Kota Bogor dan Kawasan Sekitarnya, pembangunan stoplet dan terminal terpadu di Sukaresmi, Optimalisasi terminal Baranangsiang sebelum terminal baru dibangun, pembangunan terminal Tipe A di Tanah Baru dan pemanfaatan terminal penumpang di wilayah perbatasan bekerjasama dengan Kabupaten.

Lorina juga menjelaskan, bahwa ruang terbuka hijau di Kota Bogor diharapkan mencapai angka 30% dari luas keseluruhan. Hal tersebut sejalan dengan peraturan dalam UU No. 26 Tahun 2001 tentang Tata Ruang yang mengharuskan ruang terbuka hijau mencapai 30%.

Menanggapi penjelaskan dari BAPPEDA tentang Ruang Terbuka Hijau, Ketua MCB Bagus Karyanegara berharap rencana penataan ruang terbuka segera dituntaskan, karena hal tersebut merupakan amanat Undang-undang dan akan menambah keindahan kota Bogor untuk keperluan pariwisata disamping sebagai paru-paru kota. “ MCB siap mendukung setiap Kebijakan Pemkot Bogor, “ imbuhnya. (yan)