OBLIGASI DAERAH MENJADI ALTERNATIF PEMBIAYAAN DAERAH

Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat membuka sambutan rapat koordinasi Pembahasan Proyek yang akan dibiayai Oleh Skema Pembiayaan Obligasi Daerah Tahun 2015 di ruang rapat Bappeda Provinsi Jawa Barat (24/5), hadir sebagai narasumber, Bapak Jaka Sucipta dari dirjen Keuangan RI dan Ibu Marisi dari Kementrian Dalam Negeri dan peserta dari Bappeda 26 Kabupaten/Kota se Jawa Barat. Bappeda Kota Bogor juga ikut serta dalam rapat koordinasi tersebut terkait dengan Pemprov Jabar yang sangat antusias untuk merealisasikan Obligasi daerah untuk Jawa Barat, baik provinsi ataupun 26 Kabupaten/Kota se Jawa Barat untuk mewujudkan RPJPD yang telah dirancang oleh Bappeda Provinsi Jawa Barat untuk 25 tahun kedepan.

Manfaat Obligasi Daerah untuk PEMDA adalah : Mendapatkan akses pendanaan yang cukup besar dari pasar modal, mendorong transparansi dan peningkatan GCG dalam pengelolaan dana hasil Obligasi, mempercepat penyediaan sarana dan prasarana yang bermanfaat bagi publik, mendorong partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan, mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian daerah.Pengelolaan Pinjaman Daerah harus memenuhi prinsip: Taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, dan kehati-hatian karena ada beberapa Resiko Penerbitan Obligasi Daerah yaitu resiko default (gagal bayar), antara lain disebabkan : Proyek tidak terealisasi, manajemen proyek tidak bagus, kesalahan prediksi penerimaan, resiko finansial (fluktuasi suku bunga, inflasi, kurs, pengangguran ; terkait dengan indikator makro), resiko penarikan, yaitu resiko yang berkaitan dengan Pemda untuk melunasi sebelum jatuh tempo, resiko Politik, termasuk politik lokal, resiko Internal Rate, yaitu resiko yang terkait dengan bunga umum, resiko pasar, yaitu fluktuasi pasar akibat resesi, atau kerusuhan.

Adapun Persyaratan penerbitan Obligasi Daerah adalah Rencana penerbitan Obligasi Daerah disampaikan kepada menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan Menteri Dalam Negeri, dengan melampirkan persyaratan:
1. Kerangka Acuan Kegiatan
2. APBD tahun bersangkutan
3. Perhitungan DSCR
4. Rencana Keuangan
5. Persetujuan DPRD,menyangkut nilai nominal, Pembayaran Pokok dan Bunga dan biaya lainnya.
Kemudian Ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (crta)