EVALUASI RAD-PPK KOTA BOGOR 2014

Bertempat di ruang Wakil Walikota Bogor (16/10), rapat evaluasi Rencana aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) Kota Bogor Tahun 2014 digelar. Dengan dihadiri oleh tim RAD-PPK dan Bappeda selaku koordinator kegiatan ini, kembali mengevaluasi data yang telah dikumpulkan dan di Up-load ke website www.ukp.go.id Keterisian data Kota Bogor sudah mencapai 87,5% untuk triwulan 3, batas waktu untuk pengisian data kembali di triwulan ke-4 adalah tanggal 28 desember 2014 - 5 Januari 2015. Diharapkan data Kota Bogor bisa mencapai 100%. Tugas UKP-PPP, menurut pasal 3 Perpres 54/2009, adalah “membantu Presiden dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan sehingga mencapai sasaran pembangunan nasional dengan penyelesaian penuh”. Penjabarannya adalah: Bertempat di ruang Wakil Walikota Bogor (16/10), rapat evaluasi Rencana aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) Kota Bogor Tahun 2014 digelar. Dengan dihadiri oleh tim RAD-PPK dan Bappeda selaku koordinator kegiatan ini, kembali mengevaluasi data yang telah dikumpulkan dan di Up-load ke website www.ukp.go.id Keterisian data Kota Bogor sudah mencapai 87,5% untuk triwulan 3, batas waktu untuk pengisian data kembali di triwulan ke-4 adalah tanggal 28 desember 2014 - 5 Januari 2015. Diharapkan data Kota Bogor bisa mencapai 100%. Tugas UKP-PPP, menurut pasal 3 Perpres 54/2009, adalah “membantu Presiden dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan sehingga mencapai sasaran pembangunan nasional dengan penyelesaian penuh”. Penjabarannya adalah: Pengawasan, yakni mengawal konsistensi-sinkronisasi program/proyek yang termasuk Prioritas Nasional—penjabaran dari Visi-Misi Pemerintahan SBY-Boediono 2010-2014 atau “Visi-Misi Indonesia 2014”—dengan memantau dan memfasilitasi  koordinasi  lintassektoral dan lintaswilayah. Dalam konteks pengawasan ini, UKP-PPP bekerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Dalam Negeri.  Visi Pemerintahan SBY-Boediono 2009-2014 adalah “terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan”. Upaya yang diperlukan untuk meraih visi itu dirumuskan dalam Misi:(1) melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera, (2) memperkuat pilar-pilar demokrasi, (3) memperkuat dimensi keadilan di semua bidang. Visi-Misi itu lantas dijabarkan menjadi11 Prioritas Nasional yang kesemuanya merupakan tema-tema pokok dari program Pemerintah 2010-2014, yakni: Debottlenecking, yakni melakukan analisis, koordinasi, dan fasilitasi untuk mengurai masalah dalam implementasi. Kajian cepat terhadap hal-hal yang dinilai strategis dan berpotensi menghambat atau berpeluang mempercepat proses tata-kelola pemerintahan, kemudian mengusulkan kepada Presiden atau Wakil Presiden untuk menyikapinya. Pengoperasian ruang kendali-operasi (situation room) Presiden di Bina Graha untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Penugasan khusus dari Presiden dan Wakil Presiden untuk menyelesaikan dan/atau memberikan saran atas langkah-langkah yang harus diambil dalam waktu cepat. (crta) reformasi birokrasi dan tata-kelola; pendidikan; kesehatan; penanggulangan kemiskinan; ketahanan pangan; infrastruktur; iklim investasi dan iklim usaha; energi; lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik; serta,kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.